Koran Jakarta | March 25 2017
No Comments
Lingkungan Hidup l Pemprov DKI Akan Ajukan Banding

“Jangan Paksakan Pembangunan Proyek Reklamasi”

“Jangan Paksakan Pembangunan Proyek Reklamasi”

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Perizinan reklamasi yang diterbitkan Pemprov DKI bertentangan dengan hukum, menggusur ruang kehidupan nelayan serta merusak lingkungan.

JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tidak memaksakan proyek reklamasi. Kekalahan dalam peradilan gugatan reklamasi membuktikan bahwa proyek pulau buatan ini akan menyengsarakan rakyat kecil, khususnya nelayan. 

“Seharusnya, Pemprov DKI berkaca dengan berbagai kekalahan dalam gugatan reklamasi yang terjadi selama ini. Sebab, kekalahan itu menunjukkan bahwa izin-izin reklamasi tersebut dipaksakan untuk terbit,” ujar Ketua Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI, Marthin Hadiwinata, saat dihubungi, di Jakarta, Senin (20/3).

Menurutnya, perizinan reklamasi yang diterbitkan Pemprov DKI jelas bertentangan dengan hukum, menggusur ruang kehidupan nelayan laki-laki dan perempuan serta merusak lingkungan. Dia mengatakan, gugatan reklamasi itu tidak sebatas pada masalah prosedur semata namun karena adanya kesalahan perlindungan lingkungan dan sumber daya. 

“Pemprov tidak mendasarkan kebijakan reklamasi itu atas kepentingan umum, tetapi jelas hanya kepentingan komersil dan serta merta akan menambah kerusakan lingkungan di Teluk Jakarta,” katanya. 

Alasan kekurangan dokumen saat berhadapan di pengadilan, ungkapnya, menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak bisa mengelola pemerintahan dengan baik. Buktinya, dokumen seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Dokumen Amdal yang komprehensif, izin lokasi reklamasi dan izin lokasi pengambilan material reklamasi, serta rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, memang belum ada. 

“Putusan PTUN seharusnya diperkuat dengan mengubah ketentuan dalam Perpres No. 54/2008 dengan melarang sama sekali kegiatan reklamasi yang berbahaya bagi ekosistem pesisir Jakarta,” tegasnya. 

Upaya Banding

Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal perizinan reklamasi pulau I, F, dan K. Dalam banding ini, pihaknya akan melengkapi dokumen yang sempat tercecer, terutama masalah zonasi dan tata ruang. 

“Iya (Banding). Nanti kita lihat dokumennya, belum kita tanda tangani. Kita masih punya waktu sampai 30 Maret 2017 nanti,” ucapnya. 

Menurut Sumarsono, ada tiga catatan penting kenapa proses peradilan gugatan reklamasi kemarin kalah. Salah satunya masalah dokumen terkait tata ruang atau zonasi dan analisa dampak lingkungan (amdal). 

“Mengenai amdal, amdal telah dilakukan dan telah disosialisasikan, itu juga tidak disinggung, seolah Pemprov DKI tidak pernah mensosialisasikan. Lalu mengenai kewenangan gubernur, dengan tegas kita memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan itu,” katanya. 

Dengan dilengkapinya dokumen-dokumen itu, ungkapnya, diharapkan pihak peradilan bisa menghakimi sesuai memori banding dan mendudukkan perkara sesuai porsinya. 

“Pemprov DKI tetap meyakini bahwa apapun kebijakan yang dilakukan, pasti dalam koridor aturan. Tidak mungkin Pemprov buat sebuah kebijakan asal-asalan. Pasti ada dasar yang kuat,” tegasnya. 

Diakuinya, dalam peradilan gugatan reklamasi itu, pihaknya tidak menyertakan kelengkapan dokumen secara komplit. Sehingga, tim kuasa hukum tidak bisa mempresentasikan perkara gugatan dengan baik. pin/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment