Koran Jakarta | June 27 2019
No Comments
Kinerja Ekonomi - RI Perlu Antisipasi “Downward Spiral” pada Perekonomian

“Human Capital” Tentukan Kualitas Pembangunan Sektor Riil

“Human Capital” Tentukan Kualitas Pembangunan Sektor Riil

Foto : Sumber: Bank Dunia – Litbang KJt/and
A   A   A   Pengaturan Font

>>Beban utang dan belanja konsumtif pangkas anggaran human capital.

>>Pada 2017, HDI Indonesia di urutan ke-116 dari 189 negara.

 

 

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengingatkan jika Indonesia tidak segera menghentikan kebergan­tungan pada impor, khususnya im­por pangan dan barang konsumsi, secara berlebihan maka tidak tertu­tup kemungkinan akan menghada­pi penurunan berkelanjutan pada perekonomian (downward spiral economy) yang sulit dihentikan.

Oleh karena itu, pemerintah mesti serius memangkas impor dan memacu kinerja ekspor de­ngan meningkatkan daya saing nasional. Daya saing negara dalam perdagangan bebas dan global­isasi ekonomi dunia, ditentukan oleh Human Development Index (HDI) yang berasal dari kemam­puan masyarakat satu negara un­tuk menciptakan produk barang dan jasa yang bernilai tinggi.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachma Hartanti, mengungkapkan saat ini Indonesia terlihat sangat terbe­lakang pada aspek kapasitas ma­nusia atau talent dalam mengha­dapi persaingan dunia yang terkait langsung dengan daya saing ino­vasi dan pertumbuhan yang ber­kualitas menghadapi abad ke-21.

“Sedangkan kunci dari ke­naikan Human Capital Index ter­kait langsung dengan pertumbuh­an yang produktif dan berkualitas dari sektor riil,” papar dia, di Jakar­ta, Kamis (10/1).

Oleh karena itu, lanjut dia, de­ngan kebergantungan yang tinggi pada impor pangan dan produk konsumsi bernilai tambah (added value product), sedangkan ekspor mayoritas komoditas barang men­tah, jelas Indonesia akan memben­tuk perangkap diri pada kondisi ekonomi sustainable low income trap atau jebakan negara berpenda­patan rendah secara berkelanjutan.

Terkait dengan human capital, ekonom Faisal Basri mengatakan Bank Dunia baru saja meluncur­kan indikator baru untuk meng­ukur derajat modal manusia yang diberi nama Human Capital Index (HCI). Selama ini yang menjadi acuan adalah Human Develop­ment Index (HDI) yang dikeluar­kan oleh United Nations Develop­ment Programme (UNDP) dalam publikasi tahunannya bertajuk Hu­man Development Report. Posisi terakhir (2017) Indonesia adalah di urutan ke-116 dari 189 negara.

Dia menambahkan, menurut Bank Dunia, modal manusia terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang mengakumu­lasi sepanjang hidup manusia, me­mungkinkan mereka untuk me­nyadari potensi mereka sebagai anggota masyarakat yang produktif.

“Kita dapat mengakhiri kemis­kinan ekstrem dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif de­ngan mengembangkan SDM,” tulis Faisal dalam blog pribadinya.

Untuk itu, dibutuhkan investasi melalui nutrisi, perawatan kese­hatan, pendidikan berkualitas, pe­kerjaan, dan keterampilan.

Rachma juga mengatakan, ba­nyak perusahaan multinasional memilih Singapura, Hong Kong, atau negara ASEAN lain sebagai basis manufaktur bernilai tambah lebih karena Human Capital Index (HCI) yang lebih tinggi, walaupun dibebani oleh keterbatasan lahan dan biaya hidup yang tinggi. “Maka negara dengan HCI rendah hanya memperoleh basis investasi lokasi perakitan, demi mengurangi tarif impor komponen nilai lebih sebagai bahan baku mereka,” kata dia.

Jauh Tertinggal

Rachma mengemukakan ketika devisa dan utang negara lebih ba­nyak dihabiskan pada anggaran belanja yang konsumtif, memba­yar utang di atas utang, dan menu­tupi impor konsumsi, maka dana pembangunan untuk kesejahtera­an rakyat makin terbatas.

“Alokasi anggaran untuk pem­bangunan human capital, sektor pertanian dan industri sektor riil sebagai mesin pendapatan negara yang berkelanjutan, makin tidak memadai. Maka negara tersebut akan semakin jauh tertinggal da­lam daya saing globalisasi eko­nomi dunia,” papar dia.

Dia menambahkan, seluruh beban birokrasi dan biaya pro­gram sosial negara akhirnya akan macet jika mesin produktivitas sektor riil dengan konten lokal tertinggi tidak dibangun secara intensif, agar perekonomian bisa bertumbuh dengan fundemental yang kuat dan berkelanjutan.

Akibatnya, guna menutup ke­kurangan anggaran negara, pe­merintah akan semakin terjebak untuk menambah utang dan me­ningkatkan uang beredar. Kedua hal itu akan semakin melemahkan nilai tukar rupiah yang ujungnya akan memotong pendapatan per kapita riil masyarakat.

Pemerintah mesti memahami, apabila pemburukan kinerja eko­nomi terus berlanjut akibat tripel defisit yang tidak mampu lagi di­kendalikan oleh pemerintah, ka­rena devisa terkuras dan beban cicilan utang makin berat, maka penurunan berkelanjutan pereko­nomian yang berbahaya atau dan­gerous downward spiral economy akan terjadi. ers/ahm/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment