Koran Jakarta | October 14 2019
No Comments
Restrukturisasi BUMN - Perubahan Nama Tidak Mengurangi Kontrol Negara

“Holding” BUMN Pertambangan Segera Terbentuk

“Holding” BUMN Pertambangan Segera Terbentuk

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
RUPSLB tiga BUMN mengagendakan persetujuan pemegang saham terhadap perubahan pemegang saham ke PT Inalum (Persero) yang 100 persen dimiliki negara.

JAKARTA - Pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga tercipta BUMN industri pertambangan yang mampu menjadi pemain regional.

“Sinergi BUMN pertambangan ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kekuatan finansial sehingga memudahkan pengembangan usaha khususnya di bidang hilirisasi,” kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (15/11).

Menurut Harry, sesuai rencana ada tiga anggota perusahaan induk BUMN pertambangan, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit AsamTbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) pada 29 November 2017.

Agenda RUPSLB adalah untuk melakukan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan telah beralihnya kepemilikan mayoritas dari semula negara RI menjadi kepemilikan PT Inalum (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki negara.

“Agenda utama RUPSLB adalah untuk meminta persetujuan pemegang saham terhadap adanya perubahan pemegang saham ke PT Inalum (Persero) yang 100 persen dimiliki negara,” tegas Harry.

Meski berubah statusnya, ketiga anggota perusahaan induk itu tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal yang sifatnya strategis sehingga negara tetap memiliki kontrol terhadap ketiga perusahaan itu, baik secara langsung melalui saham dwiwarna maupun tidak langsung melalui PT Inalum (Persero) yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh negara. Hal itu diatur pada PP 72 Tahun 2016.

 

Kontrol Negara

 

Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra, mengatakan bahwa segala hal strategis yang dilakukan perusahaan anggota induk, semua tetap dalam kontrol negara sama dengan sebelum menjadi anggota perusahaan induk.

“Perubahan nama dengan hilangnya Persero juga tidak memberikan konsekuensi hilangnya kontrol negara dan kewenangan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Terkait ketentuan pasar modal, dalam pelaksanaan rencana transaksi, masing-masing ANTM, PTBA, dan TINS tidak perlu melaksanakan kewajiban untuk melakukan penawaran tender wajib (mandatory tender offer) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

“Sekalipun terjadi perubahan pemegang saham utama dalam masing-masing anak perusahaan, namun tidak terjadi perubahan pengendalian karena PT Inalum sebagai pemegang saham baru dimiliki 100 persen oleh Negara Republik Indonesia,” ujar Hambra.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Inalum (Persero), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan sebagai payung hukum dari pembentukan holding, pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah (PP). “Penyusunan PP khusus untuk pemindahan kepemilikan. Tadinya kan Aneka Tambang (Antam), PT Timah, Bukit Asam dimiliki langsung oleh negara.

Nanti itu akan dipindahkan ke Inalum. Itu butuh PP,” kata dia. Namun, untuk menyelesaikan penyusunan PP, kata dia, perlu ada pembahasan terlebih dulu di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini mengingat tiga BUMN yang masuk dalam holding ini merupakan perusahaan terbuka.

Menurut Budi, pemerintah akan mengumumkan secara resmi pembentukan holding tambang pada pertengahan November 2017. Pada akhir tahun diharapkan holding sudah terbentuk dan siap beroperasi. 

 

Ant/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment