Koran Jakarta | November 12 2019
No Comments
Pengawasan Anggaran

“Blockchain” Bisa Wujudkan Demokrasi Anggaran

“Blockchain” Bisa Wujudkan Demokrasi Anggaran

Foto : AFP
Pemeliharaan perangkat data informasi digital.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Sebagai teknologi ke­amanan transaksi, blokchain bisa dipakai untuk sektor pemerintahan. Teknologi yang memiliki banyak pe­laden (server) yang saling terhubung dan diamankan dengan teknik krip­tografi ini, sejatinya bisa dipakai un­tuk mengantisipasi terjadinya penye­lewengan terkait dengan transaksi keuangan pemerintahan.

Blockchain dinilai mampu dipakai untuk memutus mata rantai korup­si. Oleh karena itu, pengelolaan ke­uangan dan anggaran pembangunan mestinya bisa menggunakan teknolo­gi ini. Sifat blockchain yang terdesen­tralisasi membuat semua orang dapat mengetahui dan melacak aliran uang yang terjadi.

Oleh karena itu, Indonesia seba­gai negara demokrasi dengan pendu­duk terbesar ke-4 dunia dinilai perlu menggunakan teknologi blockchain untuk mewujudkan demokrasi ang­garan, yakni dana dari rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat untuk kroni. Blokchain bisa membasmi kejahatan anggaran sehingga oknum pejabat tidak bisa semena-mena menyele­wengkan anggaran.

“Saat ini teknologi blockchain perlu diterapkan pada sektor peme­rintahan. Ada banyak terjadi korupsi anggaran. Dengan teknologi block­chain semua ini bisa diketahui,” ujar Pendiri Indonesia Cloud Forum, Teguh Prasetya, ketika dihubungi, Rabu (6/11).

Menurut dia, jika menggunakan teknologi blockchain, kasus desa fiktif dalam penyelewengan dana desa sulit terjadi. Begitu pula anggaran janggal.

“Ini satu revolusi pengawasan anggaran secara holistik dan kompre­hensif. Server ada di pusat dan dae­rah, sulit direkayasa. Proses anggaran mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil program, semua datanya di blockchain,” jelas Teguh.

Teknologi blockchain dinilai pen­ting dalam pengawasan dana desa karena ada 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa yang setiap tahun men­dapatkan dana desa. Sangat susah untuk mengaudit satu per satu secara manual jika menggunakan cara-cara konvensional.

Pakar teknologi informasi dari Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) UGM, Mardhani Riasetiawan, men­jelaskan blockchain memberi suatu kemampuan transparansi dan keper­cayaan tinggi karena setiap informa­si disimpan dalam block-block yang berbeda dan disimpan terdistribusi dengan enskripsi sehingga jauh lebih aman ketimbang data yang disimpan dalam server sentral.

Oleh karena modelnya block, maka dalam sebuah penganggaran, data mentah, usulan musrenbang, pembahasan, disetujui, dan diek­sekusi, masing-masing bisa terlihat dan ditelusuri karena tidak ada me­kanisme timpa atau replace.

“Desa palsu dalam dana desa, pasti ketahuan karena datanya jelas di block mana. Lem aibon, ya bakal ketahuan siapa yang mengisi ang­garan, siapa yang menyetujui, bah­kan sampai apakah anggaran itu se­suai kebutuhan sekolah atau tidak bisa ketahuan,” papar dia. hay/YK/SB

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment