“Ada yang Cari Muka Usulkan Presiden Tiga Periode”

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan pihak-pi­hak yang mengusulkan amen­demen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya ingin men­cari muka.

“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. (Mereka yang usul) itu, satu ingin me­nampar muka saya, kedua ingin mencari muka, ketiga ingin menjerumuskan, itu saja,” kata Presiden Jokowi dalam acara diskusi dengan wartawan Istana Kepresidenan, di Istana Merde­ka Jakarta, Senin (2/12).

Menurut Jokowi, dirinya merupakan produk dari pemi­lihan langsung sehingga tidak ada keinginan untuk meng­ubah proses pemilihan presi­den. “Sejak awal sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung, se­hingga tidak ada keinginan untuk amendemen. Jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke ma­na-mana,” tambah Presiden.

Pada kesempatan itu, Pre­siden Jokowi memilih untuk tidak perlu dilakukan amen­demen UUD 1945. “Jadi, lebih baik tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekan­an-tekanan eksternal yang bu­kan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan,” tegas Presiden.

Diketahui, usulan perubah­an masa jabatan presiden men­jadi tiga periode muncul setelah adanya rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014–2019 mengamen­demen UUD 1945. Namun, awalnya rekomendasi tersebut hanya sebatas soal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani, meng­ungkapkan perihal usulan per­ubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut datang dari anggota DPR Fraksi NasDem, salah satu partai pen­dukung Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Wakil Ke­tua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan adanya wa­cana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden terkait amendemen UUD 1945. Artinya, amendemen UUD 1945 tidak hanya sebatas meng­hidupkan kembali GBHN.

NasDem Bantah

Dihubungi terpisah, Ketua DPP NasDem, Taufik Basa­ri, membantah wacana jabat­an presiden tiga periode ber­asal dari partainya.

“Usulan bukan datang dari NasDem. Pak Surya saat dita­nya bagaimana dengan adanya wacana masa jabatan presiden tiga periode, jawabnya intinya kita serahkan kepada rakyat. Kalau rakyat menghendaki, ba­gaimana NasDem bisa meno­lak? Jadi ,bukan NasDem yang mengusulkan,” katanya kepada wartawan, Senin.

Taufik mengatakan yang terpenting bagi partainya ada­lah apakah publik menghen­daki wacana amendemen UUD 1945, termasuk soal penam­bahan masa jabatan presiden.

“Apakah akan ada amende­men atau tidak, itu bergantung dari bagaimana pandangan publik secara meluas. Namun, biarkanlah diskusi atau wacana ini berjalan sebagai upaya kita untuk mengeluarkan pandan­gan-pandangan demi kepen­tingan bangsa. Jika ada kekha­watiran mengenai soal masa jabatan dan pemilihan mela­lui MPR akan menjadi bahan amendemen sementara ba­nyak pihak yang tidak setuju, tentu hal tersebut tidak perlu menjadi bagian dari diskusi ke depan,” tuturnya.

Kendati begitu, Taufik me­ngatakan periode ini memang dinilai MPR sebagai waktu ter­baik untuk membuka wacana amendemen. Sementara bagi fraksinya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi implementasi dari amende­men terakhir.

“Dari Fraksi NasDem MPR RI sendiri juga melihat bahwa setelah amendemen terakhir dilakukan dan norma-norma konstitusi dijalankan maka su­dah saatnya kita membuka dis­kusi sebagai evaluasi penerapan norma konstitusi selama ini dan mau dibawa ke mana bangsa ini ke depan,” kata Taufik. Ant/AR-2